Home / Berita Umum / Polisi Akan Bekerjasama Dengan BPK Dalam Pendapatan Penyimpangan Dana Kemah

Polisi Akan Bekerjasama Dengan BPK Dalam Pendapatan Penyimpangan Dana Kemah

Polisi Akan Bekerjasama Dengan BPK Dalam Pendapatan Penyimpangan Dana Kemah – Polisi akan bekerjasama dengan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyelidikan masalah pendapat penyimpangan dana kemah pemuda Islam 2017. Polisi tidak ingin ada masalah dengan BPK masalah surat keinginan yang diserahkan ke BPK.

“Problemnya bukan di polisi atau BPK. Itu (mengajukan surat Kontrol Dengan Arah Spesifik [PDTT], red) kan hanya prasyarat formil supaya naik ke penyelidikan saja. Dokumen titel ada, notulen titel ada,” kata Kasubdit Tipikor DitkrimsusPolda Metro JayaAKBP Bhakti Suhendarwan waktu dihubungi, Sabtu (24/11/2018).

“Itu hanya normalitas saja, jika kita kemukakan surat, mungkin anggota BPK belumlah baca,” imbuhnya.Bhakti menjelaskan sekarang ini pihaknya siap mengirim berkas-berkas untuk diaudit BPK. Hingga sesudah audit dikerjakan bisa didapati jumlahnya kerugian yang dihadapi negara.

Ia menjelaskan dalam titel yang telah dikerjakan, auditor BPK mengemukakan hal sama seperti di kepolisian masalah ada kekuatan pelanggaran pidana dalam penyimpangan dana dari Kemenpora itu.

“Jadi dari BPK sendiri, dari auditornya, ‘ini telah ada kekuatan (penyimpangan)’. Kan jika di UU mesti ada kekuatan dahulu minimum untuk dapat ke penyelidikan,” katanya.

Sesaat BPK kerjakan audit supaya bisa didapati jumlahnya kerugian negara, Bhakti menjelaskan kepolisian akan mencari pendapat tindakan menantang hukum. Ia tidak ingin cepat-cepat bicara masalah peluang terdapatnya terduga dalam tempo dekat.

“Jika kita pekerjaannya dapatkan pendapat tindakan menantang hukumnya, contohnya ada pertanggungjawaban fiktif. (Yang diselidiki) Banyak, kita telah lakukan kontrol (laporan pertanggungjawaban) serta penelusuran di lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan dalam tempo dekat akan menyebut petinggi pembuat prinsip yakni petinggi dari Kemenpora berkaitan penganggaran dana apel serta kemah pemuda Islam 2017 serta bendahara PP Pemuda Muhammadiyah. Diluar itu polisi akan menyebut kembali Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani.

Bhakti mengatakan polisi tidak ‘tebang pilih’ dalam pengungkapan masalah ini. Kepolisian juga mengecek GP Ansor yang turut ajukan proposal ke Kemenpora pada 2017 kemarin.

“GP Ansor tempo hari telah kita check. Pihak Kemenpora dokumen juga kita check, selama ini belumlah ada penemuan lapangan GP Ansor lakukan penyimpangan. Bukan kita ingin tebang pilih ke Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor juga kita check. Serta hasilnya sama pada GP Ansor serta Pemuda Muhammadiyah. Tetapi belumlah, bukannya tidak ada,” jelasnya.

Awal mulanya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak serta anggota Panitia Kemah Pemuda Islam dari GP Ansor, Safaruddin, telah dicheck polisi. Berkaitan kontrol yang dikerjakan, Dahnil sendiri mengakui sedih.

Ada banyak permasalahan yang buat saya menyakitkan. Ini hari di panggil dakwaan lakukan korupsi. Walau sebenarnya semenjak awal, prinsip kami ingin menolong pemerintah sebab dakwaan anti-Islam semua jenis, agar menahan perseteruan horizontal serta beberapa macam. Itu lalu jawab dengan kemauan baik. Nyatanya kami didakwa beberapa macam,” kata Dahnil.

Berkaitan pekerjaan dana kemah, PP Pemuda Muhammadiyah kembalikan uang Rp 2 miliar ke Kemenpora. Ini dikerjakan sebab PP Pemuda Muhammadiyah tidak ingin ditunjuk lakukan penyimpangan.

About admin