Home / Berita Umum / TKN: Hak Konstitusional Seorang WNI Tidak Boleh Dihalangi

TKN: Hak Konstitusional Seorang WNI Tidak Boleh Dihalangi

TKN: Hak Konstitusional Seorang WNI Tidak Boleh Dihalangi – Beberapa ratus masyarakat negara Indonesia (WNI) di Sidney, Australia diberitakan tidak dapat memakai hak suaranya dalam Pemilu 2019 yang diadakan ini hari. Faktanya dari mulai berita mengenai TPS yang tidak menghadapi masalah proses pengambilan, sampai jumlahnya pemilih non-DPT (rincian pemilih masih) yang melonjak banyak yang datang ke tempat.

Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menjelaskan, semestinya hal tersebut tidak berlangsung. Karena, hak konstitusional seseorang WNI tidak bisa dihalangi.

“Pasti itu begitu merugikan, siapa saja masyarakat negara, apa pun pilihan, apa pun pegang partai politiknya, harus ditanggung hak konstitusional itu serta tidak bisa satu kali lagi dihambat oleh masalah tehnis administratif,” jelas Hasto di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Minggu (14/4).

Bahkan juga, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan jelas telah memutuskan ketentuan untuk perihal itu. Hasto memperingatkan, mereka yang menghambat seorang untuk pilih juga bisa dikasihkan sangsi.

“Itu adalah sisi dari kejahatan demokrasi dengan sangsi pidana 2 tahun penjara buat mereka yang menghalang-halangi tiap-tiap masyarakat negara yang miliki hak konstitusional untuk pilih, tapi tidak dapat memakai hak pilihnya,” sambungnya.

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani memberikan, pihaknya di Posko Pengaduan Nasional TKN pun sudah terima aduan lewat SMS, telephone, serta WhatsApp dari beberapa WNI yang memprotes sebab hak suaranya tidak dapat dipakai.

“Nampaknya kan ada pandangan yang salah, khususnya di rekan-rekan sebagai KPPS di luar negeri, mereka masih tetap ada yang mengerti jika yang jam tutup itu, jam 6 itu ialah lalu semua kegiatan di stop, walau sebenarnya tidak semacam itu,” katanya.

Arsul menyatakan, proses penentuan nada di TPS luar negeri cuma dapat di stop jika pemilih memang terlambat hadir diatas jam 6, atau jika kertas nada telah habis. Walau demikian, dia pun menyayangkan jumlahnya WNI yang tidak memakai hak pilihnya lewat pos serta kotak nada keliling (KSK). Hingga, mereka tergantung pada TPS.

“Mungkin sebab masyarakat negara kita itu kan tidak semua memberi alamatnya dengan detail. Mereka kan umumnya hadir (ke TPS), ditambah lagi diakhir minggu sekaligus juga untuk kepentingan yang lainnya pun kan,” dia akhiri.

About admin