Home / Indonesia / Indonesia Dapat Dikelompokkan Menjadi Non Cooperative Jurisdiction

Indonesia Dapat Dikelompokkan Menjadi Non Cooperative Jurisdiction

Indonesia Dapat Dikelompokkan Menjadi Non Cooperative Jurisdiction – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mendengar pendapat ahli, akademisi, Kamar Dagang serta Industri (Kadin), juga industri sebelum saat memberikannya perjanjian perihal dengan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Th. 2017 terkait Akses Kabar Keuangan buat Kebutuhan Perpajakan.

Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng, mengemukakan rapat dengar pendapat dapat di gelar Selasa, 18 Juli 2017. ” Kami dapat menyebut beberapa paka serta akademisi buat rapat dengar pendapat perihal AEoI, ” tukasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Mekeng mengemukakan DPR dapat mendengar pendapat dari bekas Menteri Keuangan Chatib Basri juga bekas Wakil Presiden Boediono. veteran bankir, Arwin Rasyid, serta bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, juga diundang.

Komisi XI juga mengundang Kadin serta perwakilan industri yang lain. Lebih dari satu salah satunya merupakan Apindo, Perbanas, Dewan Asuransi, serta Bursa Dampak Indonesia. Komisi juga mengundang Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, PT Kustodian Sentral Dampak Indonesia, serta Asosiasi Dana Pensiun.

Mekeng mengemukakan ketetapan Komisi XI dapat diputuskan satu minggu selanjutnya. ” Minggu depan dapat ada penetapan dapat di setujui atau tidak diterima. “

Pemerintah memohon Komisi XI DDPR buat menyepakati Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Th. 2017 terkait Akses Kabar Keuangan buat Kebutuhan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan beleid itu diperlukan buat penuhi beberapa syarat aplikasi automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018. Negara yg setuju mengimplementasikan AEoI perlu sediakan legislasi domestik satu tingkat undang-undang (utama) serta turunannya (sekunder).

Ketentuan itu mesti dipenuhi paling lambat 30 Juli 2017. ” Negara yg belum pula punya kerangka hukum itu dapat dikelompokkan jadi negara yg tidak berhasil penuhi prinsip, ” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017. Meskipun telah diundangkan Presiden pada 8 Mei, beleid itu masih tetap dibutuhkan perjanjian DPR.

Sri Mulyani mengemukakan kegagalan buat melangkah cepat serta persis buat menerbitkan legislasi utama dapat merugikan Indonesia. Indonesia dapat dikelompokkan menjadi non cooperative jurisdiction. Resikonya, dunia internasional dapat menilainya Indonesia tdk ada di level yg sama seperti negara yg udah penuhi prinsip AEoI. ” Indonesia dapat dicap menjadi negara yg tdk transparan, tempat pencucian duwit, serta maksud penyimpanan pendanaan terorisme, ” tangkisnya.

About admin